NUSANTARA – Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) menyatakan kesiapan penuh dalam menjalankan program pembangunan Tahun Anggaran 2026 setelah diterbitkannya Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) senilai Rp6 triliun. Anggaran tersebut akan digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan prioritas yang mendukung percepatan pembangunan di kawasan IKN.
Untuk memastikan pengelolaan anggaran berjalan optimal, Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono secara resmi melantik pejabat perbendaharaan di lingkungan Otorita IKN. Pelantikan tersebut mencakup kuasa pengguna anggaran dan barang, pejabat pembuat komitmen, pejabat penandatangan surat perintah membayar, serta bendahara pengeluaran.
Seluruh pejabat yang ditetapkan menandatangani pakta integritas sebagai bentuk komitmen dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, serta kepatuhan terhadap aturan pengelolaan keuangan negara.
Pada Tahun Anggaran 2026, struktur pengelolaan anggaran Otorita IKN terdiri dari enam kepala satuan kerja, 24 pejabat pembuat komitmen, lima pejabat penandatangan surat perintah membayar, serta tiga bendahara pengeluaran. Susunan ini disiapkan untuk mendukung pelaksanaan anggaran secara efektif dan tepat sasaran.
Basuki Hadimuljono menegaskan bahwa besarnya anggaran negara yang dikelola harus disertai dengan tanggung jawab dan integritas tinggi dari seluruh pejabat yang terlibat.
“Ini adalah tanggung jawab kita bersama untuk membelanjakan uang negara dengan sebaik-baiknya. Amanah ini harus dijaga, serta dihindari konflik kepentingan dalam setiap pengambilan keputusan,” kata Basuki dalam keterangan resmi, Jumat (2/1/2026).
Ia juga mengingatkan seluruh jajaran agar bekerja secara profesional, mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, serta menjaga integritas dalam mendukung pembangunan IKN sebagai proyek strategis nasional.
Dengan telah diterbitkannya DIPA dan lengkapnya perangkat pengelola anggaran, Otorita IKN optimistis pelaksanaan pembangunan pada 2026 dapat berjalan lebih terencana, efisien, dan memberikan dampak positif bagi masyarakat luas.
