TANJUNG REDEB – Bupati Berau, Sri Juniarsih, mengungkapkan kekecewaannya terhadap kinerja PT PLN UP3 Berau yang belum mampu menangani krisis listrik di Bumi Batiwakkal. Situasi tersebut memicu kemarahan warga, termasuk bupati, yang juga terdampak pemadaman listrik.
Dalam wawancaranya dengan media, Sri Juniarsih menegaskan telah berupaya melakukan intervensi terhadap PLN menggunakan kewenangannya sebagai kepala daerah. Ia mengaku ikut merasakan dampak pemadaman listrik yang memicu aksi protes warga beberapa waktu lalu. “Saya juga korban pemadaman ini. Saya langsung komplain ke PLN,” ujarnya.
Bupati juga telah meminta PLN untuk menyiapkan sumber daya alternatif guna mengurangi wilayah yang terkena dampak pemadaman. Ia memahami bahwa ledakan di Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Sambaliung menyebabkan pemadaman yang meluas di wilayah perkotaan dan sekitarnya. Namun, menurutnya, PLN harus lebih siap menghadapi kondisi seperti ini dengan menyediakan pembangkit cadangan.
“PLN seharusnya sudah lebih siap dengan alternatif daya. Bisa memanfaatkan pembangkit dari luar, ini sudah pernah dilakukan sebelumnya,” tambahnya.
Meskipun PLN berada di bawah naungan Kementerian BUMN, yang membatasi intervensi langsung dari pemerintah daerah, Sri Juniarsih menekankan pentingnya PLN memperhatikan keluhan masyarakat Berau. “Kami merasakan keluhan yang sama seperti mayoritas pelanggan PLN di Berau. Ini harus menjadi perhatian serius bagi PLN,” tegasnya.
Bupati juga menyatakan dukungannya terhadap aksi protes masyarakat yang mendesak PLN untuk segera berbenah, tetapi ia mengecam tindakan anarkis yang terjadi. “Saya tidak membenarkan aksi pengrusakan, tapi protes warga adalah wujud tuntutan yang harus diperhatikan oleh PLN,” katanya.
Setelah aksi massa, Sri Juniarsih langsung berkomunikasi dengan komisaris PT PLN Wilayah Kalimantan Timur dan Utara untuk mencari solusi. “Sebagai pelanggan, saya juga berhak untuk ikut merasakan kekecewaan ini,” ujarnya.
Ia meminta masyarakat Berau untuk memahami bahwa masalah kelistrikan di daerah tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab PLN. Bupati berharap PLN dapat segera melakukan evaluasi dan pembenahan sesuai arahan dari Kementerian BUMN agar krisis ini tidak terulang.
“Kita semua harus bersama-sama mencari solusi, bukan saling menyalahkan,” pungkasnya.
Menanggapi situasi ini, Manajer PT PLN UP3 Berau, Rizki Rhamdan Yusup, mengakui berbagai kritikan dari masyarakat dan berjanji untuk melakukan perbaikan. “Ini menjadi teguran bagi kami agar bekerja lebih baik,” ujarnya.
Rizki juga memastikan bahwa PLN tengah mempersiapkan koneksi listrik melalui sistem Mahakam, yang diperkirakan akan selesai pada Maret hingga Juni 2025. “Dengan adanya sistem Mahakam, daya listrik di Berau akan lebih stabil karena pasokan dayanya sangat besar,” jelasnya.
PLN juga tidak akan membawa aksi protes warga ke ranah hukum, mengingat tuntutan masyarakat adalah hak mereka untuk mendapatkan pelayanan yang baik. Rizki berjanji akan memperbaiki koordinasi internal untuk memastikan gangguan listrik dapat ditangani lebih cepat. “Kami berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan kami ke depannya,” tutupnya.
