JAKARTA – Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Basuki Hadimuljono mengatakan, mulai Januari 2025 ini pihaknya akan memetakan lokasi pembangunan jalan di IKN, Kalimantan Timur.
Pemetaan itu untuk mendukung kelengkapan sarana dan prasarana sebelum kegiatan pemerintahan resmi dilakukan di IKN pada 2028 mendatang.
“Sarana dan prasarana di Ibu Kota Nusantara sudah kami siapkan. Bapak Presiden Republik Indonesia telah memberikan arahan untuk melaksanakan kegiatan eksekutif, legislatif, dan yudikatif di Ibu Kota Nusantara pada 2028,” ujar Basuki dilansir siaran pers Otorita IKN, Minggu (19/1/2025).
“Mulai Januari 2025, kami akan memetakan lokasi-lokasi untuk memulai pembangunan jalan,” ungkapnya.
Selain itu, Otorita IKN juga mempercepat progres investasi sektor perbankan di IKN.
Pada Jumat (17/1/2025), Otorita IKN menggelar pertemuan dengan sejumlah investor perbankan terkemuka di Indonesia. Antara lain Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia (BNI), Bankaltimtara, Bank Tabungan Negara (BTN), serta Bank Central Asia (BCA).
Menurut Basuki, pertemuan ini bertujuan untuk mempercepat pembangunan kantor layanan jasa perbankan yang akan beroperasi di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN.
“Percepatan pembangunan layanan perbankan di IKN menjadi prioritas untuk melengkapi ekosistem yang dibutuhkan oleh warga yang akan berpindah ke Nusantara,” kata Basuki.
“Kantor layanan perbankan ini ditargetkan mulai beroperasi pada kuartal pertama tahun 2026, guna mendorong pelayanan jasa perbankan yang cepat dan efisien, sesuai dengan kebutuhan para penduduk IKN,” tegasnya.
Lebih lanjut, Basuki juga menjelaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto, telah menyampaikan dalam forum internasional G20 soal kepastian perpindahan Ibu Kota RI ke IKN.
Presiden dan DPR juga telah menegaskan status Jakarta yang tidak lagi menjadi Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) melainkan menjadi Daerah Khusus (DK).
Basuki juga telah mengonfirmasi bahwa Presiden Prabowo akan mulai berkantor di IKN pada 17 Agustus 2028 mendatang.
“Akan menjadi tonggak sejarah penting dalam pelaksanaan pemerintahan Republik Indonesia di IKN,” tutur Basuki.
Ia pun berharap pertemuan pembahasan progres persiapan layanan perbankan di IKN ini dapat mempercepat realisasi investasi sektor perbankan di IKN.
