NUSANTARA – Pembangunan Istana Wakil Presiden (Wapres) di Ibu Kota Nusantara (IKN) terus menunjukkan kemajuan signifikan.
Plt Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Otorita IKN, Danis Hidayat Sumadilaga, mengungkapkan, progres pembangunan salah satu bangunan penting di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) ini telah mencapai 40 persen.
“Ini akan kami tuntaskan bersamaan dengan evalusasi dan rejuvenasi bersama dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Mereka berkomitmen untuk menyelesaikan Istana Wapres yang masuk dalam Tahap I Pembangunan IKN,” ungkap Danis.
Kabar ini memberikan optimisme terhadap target penyelesaian pembangunan tahap awal IKN.
Istana Wapres, yang dirancang dengan mengusung konsep arsitektur modern berbalut kearifan lokal, diharapkan dapat menjadi salah satu ikon penting di ibu kota baru.
Sebelumnya, berbagai tahapan pembangunan telah dilalui, termasuk groundbreaking yang menandai dimulainya proyek.
Pembangunan Istana Wapres ini juga menjadi perhatian publik seiring dengan persiapan pemindahan pusat pemerintahan secara bertahap ke IKN.
Dengan progres yang terus berjalan positif, diharapkan pembangunan Istana Wapres dapat selesai sesuai dengan target yang telah ditetapkan, mendukung visi IKN sebagai pusat pemerintahan yang modern dan efisien di masa depan.
Sebelumnya, Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono memastikan keberlanjutan pembangunan infrastruktur IKN.
Hal ini ditandai dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Otorita IKN untuk proyek pembangunan baru telah difinalisasi.
Basuki menuturkan, semua pekerjaan lanjutan yang belum selesai akan dituntaskan baik itu bandara, jalan tol, istana wapres, masjid, maupun jalan-jalan yang sudah dikontrak melalui kontrak tahun jamak dengan anggaran yang ada di Kementerian Pekerjaan Umum (PU).
Sementara, anggaran pekerjaan pengaspalan jalan dan pekerjaan di sepanjang jalan-jalan KIPP IKN sudah difinalkan dalam DIPA Otorita IKN, dengan anggaran total Rp 13,5 triliun.
“Rinciannya sekitar Rp 5,4 triliun dari Otorita IKN dan tambahan sekitar Rp 8,1 triliun untuk kawasan yudikatif dan legislatif yang akan segera dikerjakan,” ujar Basuki dalam Rapat Forum Koordinasi Daerah (Forkopimda) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) yang berlangsung di Kantor Otorita IKN pada Rabu (16/4/2025).
