BALIKPAPAN — Ketua DPRD Kota Balikpapan, Alwi Al Qadri, menegaskan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap sistem perizinan perumahan menyusul banjir besar yang melumpuhkan sejumlah wilayah di kota tersebut.
Dalam keterangannya pada Selasa (24/6/2025), Alwi menyoroti lemahnya pengawasan terhadap pengembang yang tidak melengkapi dokumen perizinan, termasuk site plan, izin lingkungan, hingga bendungan pengendali banjir. Ia menilai hal tersebut turut memperparah dampak banjir yang terjadi.
“Tidak sedikit pengembang yang mengabaikan kewajiban membangun infrastruktur pengendali air. Ini menjadi salah satu faktor yang memperburuk kondisi saat hujan deras mengguyur,” ujarnya saat ditemui di Gedung DPRD.
Alwi menyatakan akan segera menjadwalkan inspeksi lapangan bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dan Komisi III DPRD guna memastikan ketaatan para pengembang. Ia juga mengisyaratkan tindakan tegas, termasuk penghentian sementara pembangunan, bagi proyek perumahan yang melanggar ketentuan.
“Kami tidak akan membiarkan pembangunan dilanjutkan jika dokumennya tidak lengkap, apalagi jika menambah unit tanpa izin,” tegasnya.
Tak hanya itu, Alwi juga meminta Dinas Pekerjaan Umum untuk mempercepat penanganan sedimentasi di titik-titik rawan, khususnya di kawasan MT Haryono. Menurutnya, penanganan banjir harus menjadi prioritas utama dalam pengalokasian anggaran pemerintah kota.
“Kalau penyebabnya adalah pendangkalan saluran, maka itu harus segera dibersihkan. Tidak ada alasan untuk menunda. Ini masalah krusial yang menyangkut keselamatan warga,” tandas Alwi.
Pernyataan ini sekaligus memperkuat sikap DPRD dalam mendukung langkah Wali Kota Balikpapan yang sebelumnya juga menekankan pentingnya penegakan aturan terhadap pengembang nakal. Evaluasi mendalam terhadap tata kelola izin perumahan dinilai menjadi langkah penting untuk mencegah banjir serupa terulang di masa mendatang.
