NUSANTARA – Minat investor swasta untuk membenamkan modalnya di Ibu Kota Nusantara (IKN) terus bertambah. Hal ini seiring dengan masuknya surat peminatan atau Letter of Intent (LoI) sebanyak lebih dari 500 yang masuk ke meja Otorita IKN.
Dari total peminatan itu, yang terkonversi menjadi realisasi investasi telah mencapai nilai Rp 64,89 triliun. Angka ini termasuk tambahan investasi baru senilai Rp 6,49 triliun dari berbagai sektor, perhotelan, pusat perbelanjaan atau ritel, dan perkantoran.
Pembangunan investasi baru ini masuk dalam groundbreaking ke-9 yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat.
Adapun terkait keberlanjutan pembangunan IKN yang dibiayai investasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), memasuki Tahap II periode 2025-2029. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Basuki Hadimuljono mengatakan, Presiden Prabowo Subianto pun telah menyetujui anggaran kelanjutan pembangunan periode 2025-2029 sebesar Rp 48,8 triliun.
Basuki mengungkapkan, pada tahap kedua pembangunan IKN periode 2025-2029, Prabowo mempunyai target IKN menjadi ibu kota politik. Ia diberikan tugas untuk menyelesaikan pembangunan infrastruktur ekosistem yudikatif dan legislatif.
“Pertama, menyelesaikan kompleks legislatif, yudikatif, dan ekosistem pendukungnya serta membuka akses menuju IKN wilayah perencanaan (WP) 2,” ujar Basuki.
Untuk menyelesaikan target tersebut, dibutuhkan APBN sebesar Rp 48,8 triliun. Selain itu, anggaran tersebut juga akan digunakan untuk memelihara serta mengelola prasarana dan sarana di IKN yang sudah selesai.
“Jadi, dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) sekarang menyerahkan pada OIKN untuk kami kelola dan kami pelihara,” ungkapnya.
Di samping itu, Otorita IKN memiliki program yang dibiayai melalui Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) sebesar Rp 60,93 triliun yang sedang berproses.
“Sudah kami proses sampai dengan feasibility study, yaitu untuk 97 tower apartemen dan 129 rumah tapak,” ujar Basuki.
Kemudian, untuk enam proyek KPBU pembangunan jalan dan multi utility tunnel (MUT) sepanjang 138,6 kilometer dikerjakan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP). “Selama ini yang dikerjakan baru sebagian, termasuk Pembangkit Listrik tenaga Surya (PLTS). Ini akan kami lanjutkan dengan KPBU,” ujar mantan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) itu.
