SAMARINDA – Pasangan Rudy Mas’ud dan Seno Aji mengusung Gratispol sebagai salah satu program unggulan mereka menuju Pilkada serentak 2024. Program ini diharapkan mampu membawa perubahan besar bagi Kalimantan Timur (Kaltim).
Rudy Mas’ud, calon Gubernur Kaltim, menekankan bahwa pemimpin daerah harus bisa memanfaatkan potensi ekonomi di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Salah satu fokusnya adalah meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber utama.
“Kita harus punya pendekatan berbeda dalam mengelola daerah. Contohnya, DKI Jakarta yang berhasil meningkatkan PAD hampir mencapai Rp100 triliun,” kata Rudy, yang juga memiliki latar belakang sebagai pengusaha.
Ia juga menekankan pentingnya kebijakan ekonomi yang tepat agar Kaltim dapat menghasilkan pendapatan besar. “Dengan kebijakan yang tepat, hal yang sebelumnya dianggap mustahil bisa diwujudkan. Terlebih lagi, pemerintah pusat mengalokasikan hingga Rp400 triliun untuk pembangunan infrastruktur di Kaltim,” ujar Rudy.
Anggaran besar tersebut, lanjut Rudy, harus dioptimalkan melalui lobi yang kuat di tingkat nasional. Selama lima tahun pengalamannya sebagai anggota DPR di Senayan, Rudy banyak belajar tentang cara memaksimalkan sumber daya anggaran yang tersedia. Salah satu tantangan yang dihadapi daerah, menurutnya, adalah kurangnya kemampuan dalam menyerap anggaran yang ada.
“Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) di Kaltim mencapai Rp7,5 triliun. Ini menunjukkan bahwa ada masalah dalam penyerapan anggaran. Selain itu, ketergantungan kita pada Upah Minimum Regional (UMR) juga tidak cukup untuk membangun ekonomi yang mandiri di masa depan,” tegasnya. Rudy pun optimistis bahwa masyarakat Kaltim bisa berpikir lebih jauh, dari penghasilan aktif menuju penghasilan pasif.
Selain itu, Rudy juga menegaskan bahwa Gratispol selaras dengan kebijakan pemerintah pusat, terutama dengan rencana pemindahan Ibu Kota Nusantara (IKN) ke Kaltim. Ia yakin bahwa program ini dapat membantu merealisasikan pembangunan sekolah dan rumah sakit unggulan di setiap kabupaten/kota melalui hubungan yang baik antara pemerintah pusat dan daerah.
“APBD saja tidak cukup. Yang paling penting adalah bagaimana kita bisa menarik investor dan menghubungkan pemerintah pusat dengan provinsi. Gubernur itu adalah perpanjangan tangan pusat, dan peran ini yang harus kita kawal bersama,” pungkasnya.
