BALIKPAPAN – Komitmen mempercepat keberhasilan Program Menu Bergizi (MBG) di Kalimantan Timur kembali ditegaskan melalui Forum Group Discussion (FGD) yang melibatkan lintas instansi. Diskusi ini tidak hanya membahas strategi percepatan program, tetapi juga menyoroti berbagai persoalan krusial dalam pemenuhan kebutuhan pangan, kualitas tenaga pengelola dapur, serta standar higienitas yang harus diterapkan secara berkelanjutan.
Salah satu sorotan utama datang dari sistem pengelolaan dapur SPPG Polda Kaltim. Cara kerja mereka dinilai sudah sesuai SOP dan menerapkan prinsip-prinsip kesehatan yang ketat, sehingga menjadi rujukan bagi banyak pihak. Kepala Dinas Kesehatan Kota Balikpapan, Alwiati, memberikan penilaian positif terhadap praktik tersebut.
“Semoga SPPG Polda Kaltim dijadikan sebagai underbow di Indonesia. Khususnya, di Kaltim,” ungkapnya.
Di sisi lain, Kabidokkes Polda Kaltim melalui Subbiddokpol Drg. Muh Irfan Siregar menegaskan bahwa kontrol mutu pangan di SPPG selalu dilakukan secara menyeluruh, termasuk pemeriksaan sebelum bahan diolah.
“Kami sangat komitmen agar menjaga kualitas makanan sampai ke tangan masyarakat,” ujarnya.
FGD turut dihadiri berbagai pemangku kepentingan mulai dari Kepala BGN Korwil Kaltim Binti Maulina Putri, Sekda Kota Balikpapan Muhaimin, Kasubdit 2 Dit Intelkam Polda Kaltim Kompol Agung Nursapto, hingga BPOM, Disdikbud, Kemenag, dan DKP3 Balikpapan. Perwakilan SPPG serta jurnalis dari berbagai daerah di Kaltim juga ikut memperkuat diskusi interaktif tersebut.
Dalam sesi pemaparan, Kompol Agung Nursapto menegaskan bahwa MBG merupakan pilar penting untuk menjaga kebutuhan gizi personel serta mendukung ketahanan fisik.
“Program MBG ini kami harapkan mampu menjadi model pengelolaan pangan yang sehat dan berkelanjutan,” ujarnya mewakili Direktur Dit Intelkam Polda Kaltim.
Ia menambahkan, pengembangan dapur modern harus dilakukan bersama ahli gizi dan Dinas Ketahanan Pangan demi memastikan keamanan pangan yang maksimal. Polri pun menargetkan tercapainya standar “Zero Accident” di lingkungan dapur SPPG.
Meski sebagian bahan pangan masih bergantung pasokan dari luar daerah, dirinya tetap optimistis pemanfaatan sumber pangan lokal bisa semakin diperkuat.
“Melalui kerja sama lintas sektor, kami berharap tidak hanya meningkatkan ketahanan pangan internal Kaltim, tetapi juga berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat luas,” imbuhnya.
Dukungan serupa datang dari Sekda Balikpapan, Muhaimin, yang menilai SPPG Polda Kaltim layak menjadi contoh bagi lembaga lain.
“SPPG Polri bisa dianggap sebagai role model sebagai pelaksanaan MBG di Kaltim. Mungkin SPPG yang lain yang baru bisa melakukan anjangsana untuk melihat prosesnya,” ucapnya.
Kepala BGN Regional Kaltim, Binti Maulina Putri, ikut mengapresiasi upaya Polri dalam memastikan keamanan bahan pangan di dapur MBG.
“Kegiatan Rapites (Rapid Test) yang dilakukan Polri bisa sebagai contoh untuk SPPG yang lain,” ujarnya.
Melalui FGD ini, seluruh pihak berharap adanya sistem dapur yang lebih sehat, aman, higienis, dan bebas dari potensi KLB. Sinergi antarinstansi dinilai akan menjadi kunci untuk memperkuat kemandirian pangan di Kalimantan Timur sekaligus mendukung program nasional menuju gizi yang lebih baik.
