BALIKPAPAN – Sejumlah warga yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Kawal Keadilan menggelar aksi damai di kawasan Simpang Tiga BC Balikpapan, Rabu (22/7). Dalam kegiatan tersebut, peserta aksi menyampaikan aspirasi kepada Kejaksaan Agung Republik Indonesia terkait penanganan kasus Febri Adiansyah. Aksi berlangsung secara tertib dengan pengawalan aparat keamanan.
Massa membawa berbagai spanduk dan poster yang berisi ajakan agar proses penegakan hukum dilakukan secara profesional, transparan, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selama aksi berlangsung, peserta secara bergantian menyampaikan orasi yang berisi harapan agar proses hukum berjalan secara objektif berdasarkan alat bukti yang sah.
Koordinator Lapangan aksi, Jhon, menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan bentuk penyampaian pendapat di muka umum yang dilakukan secara damai sebagai bagian dari partisipasi masyarakat dalam mengawal penegakan hukum.
“Kami hadir di Simpang Tiga BC Balikpapan untuk menyuarakan aspirasi masyarakat. Kami mendesak Kejaksaan Agung RI agar mempercepat penanganan kasus Febri Adiansyah secara profesional, transparan, dan tanpa pandang bulu. Siapa pun yang terbukti terlibat harus diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” ujar Jhon saat berorasi.
Selain itu, massa juga menyampaikan pandangan bahwa independensi aparat penegak hukum merupakan aspek penting dalam setiap proses penanganan perkara. Menurut mereka, setiap tahapan hukum sebaiknya berlangsung tanpa adanya pengaruh dari pihak mana pun sehingga menghasilkan keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Kami menolak segala bentuk intervensi yang dapat menghambat proses hukum. Masyarakat berhak mendapatkan kepastian hukum, sehingga kami juga meminta Kejaksaan Agung menyampaikan perkembangan penanganan perkara secara terbuka agar publik mengetahui sejauh mana prosesnya,” tambah Jhon.
Dalam aksi tersebut, Aliansi Rakyat Kawal Keadilan menyampaikan empat tuntutan kepada Kejaksaan Agung RI, yakni mempercepat penanganan kasus Febri Adiansyah, mengusut seluruh pihak yang diduga terlibat berdasarkan alat bukti yang sah, menolak segala bentuk intervensi terhadap proses hukum, serta meminta perkembangan penanganan perkara disampaikan secara terbuka sesuai ketentuan yang berlaku.
Secara umum, transparansi dan akuntabilitas merupakan prinsip yang kerap menjadi perhatian publik dalam proses penegakan hukum. Penyampaian perkembangan perkara sesuai mekanisme yang berlaku dinilai dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum, tanpa mengesampingkan asas praduga tak bersalah dan independensi proses hukum.
Aksi berakhir dengan tertib tanpa adanya gangguan keamanan maupun ketertiban umum. Massa berharap aspirasi yang mereka sampaikan dapat menjadi perhatian Kejaksaan Agung RI, sementara proses hukum tetap berjalan sesuai ketentuan yang berlaku dan menghormati hak seluruh pihak yang terkait.
