Samarinda – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) tengah memusatkan perhatian pada penguatan kondisi fiskal daerah serta kemandirian pangan melalui program swasembada. Langkah ini dilakukan menyikapi kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan oleh Pemerintah Pusat.
Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud atau akrab disapa Harum, saat memimpin Morning Briefing di Inspektorat Daerah Kaltim, Senin (7/10), mengatakan bahwa seluruh Perangkat Daerah (PD) harus meningkatkan kualitas kinerja di tengah tantangan penurunan Dana Transfer ke Daerah (TKD) dan dinamika ekonomi nasional.
“Menghadapi berbagai situasi saat ini, semua PD harus bekerja jenius, tidak cukup hanya bekerja cerdas,” tegas Harum.
Ia juga menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan tambahan anggaran pembangunan bagi Kaltim.
“Besok saya akan bertemu Menteri Keuangan. Kita akan berjuang untuk anggaran pembangunan Kaltim, terutama sebagai daerah penghasil migas dan batu bara,” ujarnya.
Gubernur meminta seluruh pimpinan perangkat daerah menyiapkan data akurat terkait potensi sumber pendapatan daerah. Selain memperjuangkan dana dari pusat, Pemprov juga menekankan pentingnya kemandirian fiskal dengan menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi kinerja Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).
Harum juga mengingatkan pentingnya percepatan serapan anggaran menjelang akhir tahun agar berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
Sementara itu, di sektor pertanian, Pemprov mencatat capaian signifikan dengan perluasan lahan sawah seluas 1.800 hektare. Harum optimistis Kaltim dapat mewujudkan target besar menuju swasembada beras pada tahun depan.
“Tahun depan kita optimistis bisa swasembada beras,” ujar Harum.
Menambahkan hal itu, Wakil Gubernur Seno Aji menyampaikan bahwa sektor pertanian menunjukkan tren positif.
“Kita sudah mampu memanen 300 ribu ton gabah kering, dan target akhir tahun kita mencapai 350 ribu ton,” kata Seno.
Capaian tersebut menjadi sinyal positif bagi upaya Kaltim dalam memperkuat ketahanan pangan sekaligus menjaga stabilitas ekonomi daerah di tengah kebijakan efisiensi fiskal nasional.
