Samarinda – Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) berhasil menempati peringkat kedua nasional dalam Indeks Ketahanan Pangan (IKP) 2025, dengan kategori Sangat Tahan dan nilai 80,82.
Meski demikian, Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji mengingatkan agar capaian tersebut tidak membuat daerah berpuas diri. Menurutnya, tingginya nilai indeks belum mencerminkan kondisi riil kemandirian pangan di Kaltim.
“Indeks ketahanan pangan kita ini nomor dua se-Indonesia, paling top. Tapi indeks ini semu. Seolah-olah kita berjaya, padahal faktanya kita masih sangat tergantung pada pasokan pangan dari luar daerah,” ujar Seno Aji dalam Rapat Koordinasi Ketahanan Pangan bertema “Kaltim Menuju Swasembada Pangan” di Ruang Ruhui Rahayu, Kantor Gubernur Kaltim, Kamis (2/10/2025).
Seno mencontohkan, kerentanan pangan di Kaltim sempat terlihat saat muncul isu beras oplosan di pasaran beberapa waktu lalu.
“Kemarin kita diuji dengan isu beras oplosan. Dalam seminggu saja, kita sudah kelabakan. Tidak ada beras di mana-mana. Ini bukti ketahanan pangan kita masih rapuh,” tegasnya.
Untuk mewujudkan kemandirian pangan pada 2026, Pemprov Kaltim kini fokus mengembangkan kawasan sentra produksi terpadu, modern, dan berkelanjutan di sejumlah daerah prioritas seperti Kabupaten Paser, Penajam Paser Utara (PPU), Kutai Kartanegara (Kukar), Mahakam Ulu, Kutai Barat (Kubar), dan Berau.
Upaya ini mulai menunjukkan hasil positif. Seno mengungkapkan, produksi gabah kering Kaltim meningkat dari sekitar 230 ribu ton per tahun menjadi 305 ribu ton hingga Agustus 2025, dan diperkirakan mencapai 400 ribu ton pada akhir tahun.
“Kita harus dorong semua kabupaten dan kota untuk aktif mengembangkan lahan pertanian. Pemerintah daerah perlu bersinergi dalam optimalisasi lahan, penyediaan alsintan, dan pupuk bagi petani,” tuturnya.
Dengan semangat menuju swasembada pangan, Pemprov Kaltim berharap hasil produksi lokal ke depan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat tanpa ketergantungan pasokan luar daerah.
