NUSANTARA – Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Basuki Hadimuljono mengungkapkan, pembangunan hunian bagi anggota DPR dan MPR di IKN akan dibiayai menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Pembangunan hunian tersebut termasuk dalam paket pekerjaan infrastruktur yudikatif dan legislatif. Basuki menyebut, proses tender untuk pekerjaan ini akan segera dimulai.
“Akhir Juli ini kita mau tender yang untuk tambahan Rp 4 triliun sebagai uang muka. Ruang lingkupnya, satu, pembangunan gedung yudikatif dan legislatif itu 7 paket pekerjaan. Kemudian pekerjaan jalan untuk yudikatif, legislatif, dan sekitarnya,” papar Basuki saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Selasa (8/7/2025).
Selain hunian untuk anggota legislatif, pemerintah juga tengah menyiapkan pembangunan 109 unit rumah tapak (landed house) dan 8 tower rumah susun (rusun).
Proyek ini dibangun melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
Adapun rumah tapak tersebut sebagian akan digunakan sebagai tambahan Rumah Tapak Jabatan Menteri (RTJM).
“8 tower itu oleh Nindya Karya. Landed itu oleh Intiland. Itu sudah setuju Bu Menteri Keuangan untuk di-KPBU-kan,” jelas Basuki.
Pembangunan hunian tersebut, kata Basuki, menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam menyiapkan sarana pendukung pemindahan ibu kota negara. Sementara untuk hunian lainnya, termasuk yang dibangun oleh pihak swasta, masih akan dikaji lebih lanjut.
