JAKARTA – Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas’ud termasuk dalam jajaran kepala daerah yang menghadap Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa, di Gedung Djuanda, Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (7/10/2025).
Pertemuan tersebut diikuti oleh 18 gubernur dari berbagai provinsi yang menyampaikan keberatan atas pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat.
Rudy Mas’ud menyatakan optimistis setelah berdialog langsung dengan Menkeu Purbaya.
“Kita berdoa, Pak Menteri sedang menganalisis dan mengevaluasi data. Insyaallah akan ada APBN Perubahan yang segera disinkronkan,” ujar Rudy dalam keterangan resminya.
Sebelumnya, dalam agenda briefing di Kantor Inspektorat Kaltim pada Senin (6/10/2025), Rudy menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan kembali anggaran yang dipangkas oleh pusat.
Menurutnya, DBH Kaltim yang pada tahun-tahun sebelumnya mencapai Rp6 triliun hingga Rp7 triliun, tahun ini turun drastis menjadi sekitar Rp1,6 triliun.
Rudy menilai, sebagai daerah penghasil sumber daya alam strategis, Kaltim seharusnya memperoleh porsi DBH yang lebih besar.
“Kami sudah bertemu langsung, dan Bapak Menteri luar biasa. Beliau berpikir out of the box, terutama di tengah kondisi ekonomi global yang menantang,” ucapnya.
Dalam pertemuan tersebut, hampir seluruh gubernur mengeluhkan hal serupa. Penurunan DBH dinilai dapat menghambat realisasi proyek pembangunan di berbagai daerah.
Pertemuan pun difokuskan untuk mencari solusi dan menyamakan persepsi terkait arah kebijakan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah.
“Program kerja kita sejalan dengan Asta Cita Bapak Presiden. Artinya, keberhasilan pembangunan Kaltim juga merupakan bagian dari keberhasilan pembangunan nasional,” tutup Rudy.
